Di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), suasana sempat memanas ketika seorang juru parkir liar bernama Porlan tak terima ditertibkan oleh petugas. Mengemuka klaim mengejutkan bahwa dia telah mengantongi izin dari oknum Dinas Perhubungan (Dishub), kontroversi ini mengundang perhatian berbagai pihak.
Porlan dan Klaim Izin dari Oknum
Porlan, yang baru sebulan menjaga parkir liar di Jalan Sunan Kalijaga, dekat Taman Literasi Blok M, memprotes tindakan penertiban tersebut. Dia merasa tidak adil karena hanya area tempatnya bekerja yang ditertibkan sementara area lain tidak. “Setahu saya kan yang diangkut itu di atas trotoar. Di bawah enggak apa-apa,” katanya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, Porlan mengklaim bahwa izinnya berasal dari “Dishub lama” di terminal tersebut, meski ia enggan menyebutkan nama oknum pemberi izin. Nada bicaranya meninggi saat menolak memberikan detail lebih lanjut. Pengakuan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana peran oknum-oknum dalam praktik ilegal ini?
Tanggapan Pihak Berwenang
Pihak berwenang menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pengelola Parkir. “Terkait dengan oknum Dishub, mungkin nanti kita tindak lanjuti,” jelas Bernad, salah satu pejabat terkait. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi masalah sistemik yang mungkin melibatkan pihak internal.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Tindakan tegas terhadap jukir liar bukan hanya soal ketertiban lalu lintas, tapi juga upaya menjaga citra kota. Namun, perlu dipahami bahwa banyak jukir liar seperti Porlan yang menggantungkan hidup pada kegiatan ini meskipun tanpa kepastian pendapatan yang layak, Porlan sendiri mengaku penghasilannya di bawah Rp 100 ribu per hari.
Masalah parkir liar menjadi cerminan kompleksitas perkotaan Jakarta. Di satu sisi terdapat urgensi menata kota agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat luas. Di sisi lain, ada realitas ekonomi yang dialami oleh mereka yang berada di sektor informal ini.
Mencari Solusi Berkelanjutan
Mencari solusi bagi masalah parkir liar membutuhkan pendekatan holistik. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pembinaan dan penciptaan alternatif pekerjaan bagi mereka yang terlibat dalam praktik ini. Tanpa langkah komprehensif, operasi semacam ini hanya akan menggeser masalah ke lokasi lain tanpa benar-benar menyelesaikannya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa alasan utama jukir liar marah saat ditertibkan?
Mereka merasa tidak adil karena hanya area tertentu yang ditertibkan sementara lainnya dibiarkan.
Bagaimana cara pemerintah menangani klaim izin dari oknum Dishub?
Pemerintah berencana akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran klaim tersebut.
Apa dampak ekonomi bagi jukir liar seperti Porlan?
Sebagian besar bergantung pada pendapatan harian kecil tanpa jaminan keamanan kerja atau pendapatan tetap.
Baca Juga: Tragedi Badak Mustofa: Pelajaran dari Kematian Saat Pemindahan